Green Bonds, Solusi Baru Pendanaan Proyek Infrastruktur

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melalui Unit Tim Fasilitasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA center) berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari upaya dan solusi bagi pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Hal itu tidak terlepas dari komitmen PINA Center untuk menjadikan PINA sebagai skema fasilitasi untuk mengakselerasi pembiayaan investasi proyek-proyek strategis nasional yang sumber pembiayaannya berasal dari non APBN/APBD dan sepenuhnya didukung kebijakan pemerintah.

Tidak terkecuali, PINA center juga mendorong pembiayaan infrastruktur yang berbasis dan berwawasan lingkungan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam rangka mendukung pembanguman infrastruktur dan mewujudkan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) dalam meyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

CEO PINA Center Ekoputro Adijayanto mengatakan bahwa PINA mendorong upaya pemerintah untuk mewujudkan creative financing seperti yang diminta oleh Presiden.

Salah satu upaya tersebut terwujud melalui keberhasilan PINA dalam memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman kerjasama “green bonds” antara PT Efek Beragun Aset Indonesia (EBA), perusahaan advisor di green bonds (instrumen keuangan berwawasan lingkungan) dan sekuritisasi aset, dan The Climate Bonds Initiative (CBI), organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada instrumen keuangan dan investasi yang berwawasan lingkungan.

Terlepas dari tujuan green bonds yang mengembangkan energi bersih, skema kerjasama green bonds ini juga memiliki tujuan lain untuk mengembangkan infrastruktur yang dapat menekan populasi kendaraan bermotor di jalan raya. Oleh karena itu, sektor perkeretaapian, pelabuhan, hingga sektor kebandarudaraan menjadi target utama dari pembiayaan melalui skema ini.

“Segala sesuatu yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya itu yang sangat kami dorong. Karena macetnya di Jakarta menandakan bahwa investasi kita dalam hal jalan raya itu kurang,” jelasnya ketika ditemui usai penandatangan MoU di Jakarta, Senin (5/2).

Menurut Eko, pembangunan infrastruktur sangat sarat dengan pembiayaan.

“Kalau kita hanya mengandalkan dana dari APBN itu sama saja kita semua memberatkan posisi APBN kita,” terangnya.

President Director PT EBA Indonesia Yudhi Ismail menambahkan Indonesia membutuhkan biaya yang besar untuk infrastruktur, oleh karena itu pihaknya bersedia untuk menerima kerjasama ini.

Yudhi berpendapat, Indonesia memiliki tantangan di sektor infrastruktur seperti halnya banyak negara lain, yaknim memastikan proyek infrastruktur dapat memenuhi persyaratan investor berwawasan lingkungan serta dapat membuka sumber pendanaan baru yang berkesinambungan.

Dalam berjalannya waktu, skema green bonds ini telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai negara dalam pengembangan infrastruktur. Pada sektor perkeretaapian, China Railway Corp memanfaatkan green bonds sebesar USD222 miliar, Indian Railways USD14,7 miliar, Korea Railroad sebesar USD10,5 miliar. Sementara itu, Meksiko memanfaatkan skema ini untuk mengembangkan sektor bandara sebesar USD2 miliar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: